PBB Rapat Mendadak Cari "Senjata" Lawan Israel, Rusia Turun Tangan
Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengadakan pertemuan terbuka di New York, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (24/1/2024). Di sana, perwakilan lebih dari 60 negara menyampaikan pernyataan mengenai situasi di Gaza.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pidato dalam pertemuan tersebut, di mana ia melukiskan gambaran situasi yang suram dan semakin buruk di Gaza.
"Penolakan yang jelas dan berulang-ulang pada minggu lalu terhadap solusi dua negara di tingkat tertinggi pemerintahan Israel tidak dapat diterima," kata Guterres dalam pidatonya di DK PBB, seperti dikutip AFP.
Penolakan ini, dan penolakan terhadap hak kenegaraan rakyat Palestina, akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global tanpa batas waktu," kata Guterres dalam pertemuan tersebut.
Guterres menyebut hasil seperti itu akan memperburuk polarisasi dan menguatkan ekstremis di mana pun. Ia pun menyerukan pengakuan universal atas hak rakyat Palestina untuk membangun negara mereka sendiri yang sepenuhnya merdeka.
Sementara Sigrid Kaag, anggota DK PBB menyambut baik penunjukan koordinator kemanusiaan senior baru untuk Gaza dalam pidatonya.
Laporan media menyebut Kaag memiliki pekerjaan yang sangat berat di depannya. "Meskipun tugasnya adalah memberikan bantuan ke Gaza, jelas, seperti yang dikatakan PBB, hal itu hampir tidak mungkin dilakukan tanpa gencatan senjata," menurut laporan tersebut.
Rusia Turun Tangan
Di sela-sela pertemuan DK PBB, Rusia dilaporkan ikut turun tangan terkait isu ini. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Negara Palestina Riyadh al-Maliki bertemu di New York.
"Selama pembicaraan, kedua menteri membahas secara rinci isu-isu terkait dengan eskalasi konflik Palestina-Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama di Jalur Gaza," menurut keterangan dari akun X Kementerian Luar Negeri Rusia @mfa_russia.
"Mereka menekankan pentingnya menghentikan pertumpahan darah dan melanjutkan kembali Proses Perdamaian Timur Tengah sesegera mungkin berdasarkan landasan hukum internasional yang diakui secara universal. Hal ini termasuk pembentukan Negara Palestina dalam perbatasan tahun 1967 dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur, sebuah negara yang dapat hidup damai dan aman dengan Israel."
Selain itu, kedua menteri juga meninjau isu-isu bilateral terkini. Keduanya menyatakan keinginan bersama untuk mengembangkan dialog politik dan memperkuat hubungan persahabatan tradisional Rusia-Palestina.
Indonesia Buka Suara
Dalam DK PBB, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga memberikan suaranya terhadap Palestina.
"Ini adalah open debate DK PBB ketiga mengenai Gaza dalam tiga bulan terakhir dan Indonesia hadir di ketiganya. Dan ini merupakan salah satu perwujudan konsistensi komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina," kata Retno dalam keterangan tertulisanya.
Dalam pernyataan di DK PBB tadi, Retno ingatkan bahwa DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan bukan untuk mentoleransi perang apalagi genosida.
Netanyahu Tuai Kecaman
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menuai kecaman global dalam beberapa hari terakhir, di mana ia menentang Amerika Serikat (AS), yang memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel, dengan menolak seruan untuk membentuk negara Palestina.
Penolakan itu terjadi ketika Israel menyerang Hamas di Gaza, di mana jumlah korban tewas mencapai hampir 25.500 pada Selasa, dengan sekitar 70% kematian adalah perempuan dan anak-anak.
Serangan tersebut dimulai sebagai respons terhadap serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pejuang Hamas pada tanggal 7 Oktober yang mengakibatkan kematian sekitar 1.140 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.
Kelompok militan tersebut juga menyandera sekitar 250 sandera selama serangan itu, dan sekitar 132 orang masih tersisa di Gaza.
"Saya juga mengingatkan Piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi DK PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan," tegasnya.
Setidaknya ada tiga hal yang ditekankan Retno dalam gelaran tersebut, yakni pertama, pentingnya terciptanya gencatan senjata segera dan permanen; kedua, Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB; dan ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel.